Konsolidasi BRMP Pascapanen Muara Padang Bahas Tantangan dan Solusi Peningkatan Produktivitas

Muara Padang, 12 Juni 2025 – BRMP Pascapanen dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Muara Padang menggelar rapat konsolidasi untuk membahas kondisi terkini pertanian di wilayah tersebut, termasuk berbagai tantangan yang tengah dihadapi petani serta langkah-langkah strategis dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Dalam kegiatan tersebut, Koordinator BPP Benny menyampaikan hasil monitoring di lapangan. Terungkap bahwa pertumbuhan tanaman saat ini kurang optimal serta mulai terserang hama seperti tikus dan lembing batu. Selain itu, masalah permodalan, kondisi lahan kering, air yang asam, dan curah hujan yang rendah menjadi hambatan utama pelaksanaan musim tanam ketiga (MT-3).

“Kita harus bersiap mulai olah lahan di bulan Agustus. Bila hujan turun di bulan September, penanaman bisa segera dilakukan,” ujar Benny. Ia juga menyoroti ketidaksesuaian luas baku sawah (LBS) di Desa Purwodadi, di mana dari 500 hektare yang tercatat, hanya 70 hektare yang aktual. Permasalahan banjir juga dilaporkan masih mengganggu perawatan lahan persawahan.

Sementara itu, Kepala Balai BRMP Pascapanen Zainal Abidin mengapresiasi kerja keras penyuluh dan BP dalam mendampingi petani. Ia menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan produksi beras sebagai komoditas strategis. Dalam mendukung swasembada pangan, pemerintah mendorong kegiatan optimalisasi lahan (Oplah) dan cetak sawah, yang dimulai dengan Survei Investigasi Desain (SID) untuk memastikan peningkatan indeks pertanaman (IP).

“Jika tidak ada peningkatan IP, maka kegiatan dinyatakan gagal. Oleh karena itu, kita harus benar-benar serius dalam pelaksanaan SID, konstruksi, dan pembentukan brigade pangan,” ujar Zainal.

Brigade pangan, menurutnya, akan bertugas memastikan lahan tidur dapat diolah kembali. Pemerintah juga telah memberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) serta benih unggul. Bantuan ini diharapkan dikelola secara baik oleh BP dan dilaporkan secara berkala kepada petugas penyuluh lapangan (PPL). Ia juga mengingatkan bahwa harga gabah saat ini dijamin pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Selain itu, Zainal menegaskan bahwa bantuan pertanian boleh dipinjamkan ke kelompok lain selama lahan kelompok Opla tetap menjadi prioritas utama. Zainal pun mengimbau agar pengendalian hama tidak lagi menggunakan setrum karena membahayakan keselamatan.

Dari sisi pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), Petugas POPT melaporkan bahwa kedekatan lahan sawah dengan kebun sawit menyebabkan munculnya hama lembing batu, terutama di musim kemarau. Penggunaan pestisida berlebihan justru memperparah keadaan. Saat ini, pembuatan rumah burung hantu (Rubuha) sedang dilakukan untuk membantu pengendalian hama tikus secara alami.

“Kendala IP 200 mencakup hama ulat grayak, kepinding tanah, dan tikus. Waktu penyemprotan yang tepat adalah mulai pukul 3 sore, namun sering kali penyemprotan tidak dilakukan dengan benar,” ujar POPT. Ia juga berharap adanya penyediaan bahan pengendali hama yang tepat dan sesuai.