Banyuasin Siapkan Brigade Pangan 2025, Fokuskan Kinerja dan Legalitas Dukung Swasembada Pangan

Banyuasin, 13 Juni 2025 — BRMP Pascapanen dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Banyuasin menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Brigade Pangan 2025 sebagai langkah strategis mendukung pelaksanaan program Optimalisasi Lahan (OPLAH). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah, diantaranya Kepala SMKPPN Sembawa beserta jajaran, serta calon pengurus Brigade Pangan dari seluruh kecamatan penerima OPLAH.

Dalam pembukaannya, David Purwandi, menyampaikan bahwa Brigade Pangan 2025 diharapkan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya, karena telah memiliki pengalaman dan acuan dari Brigade Pangan 2024. David menegaskan pentingnya keteraturan administrasi serta pelaporan kegiatan ke dalam sistem SIMLUHTAN. Selain itu, seluruh brigade diwajibkan memiliki badan hukum yang sah melalui akta notaris, serta melengkapi dokumen seperti AD/ART, proposal, dan berita acara pembentukan.

Kepala Dinas TPH Banyuasin menyoroti pentingnya integritas pengurus Brigade Pangan, terutama dalam mendukung petani milenial berusia 17–39 tahun dengan luas lahan minimal 200 hektar per desa. Ia juga menekankan bahwa seluruh proses pembentukan brigade tidak dipungut biaya. Pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi perhatian serius, dengan penekanan pada kesesuaian administrasi penggunaan serta tanggung jawab pemeliharaan, meski digunakan di luar area yang ditentukan.

Sementara itu, Kepala BRMP Pasca Panen Zainal Abidin, selaku Penanggung Jawab Swasembada Pangan Banyuasin, menekankan bahwa bantuan alsintan yang diberikan kepada Brigade Pangan bernilai lebih dari 2 miliar dalam bentuk barang, bukan uang tunai. Output utama dari bantuan tersebut adalah peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman padi.

Dalam sesi diskusi, petani dari Jalur Mulya, Muara Sugihan mengungkapkan tantangan di lapangan seperti serangan hama, kurangnya kekompakan, dan aliran air yang tidak lancar. Terkait hal itu, Kepala Dinas TPH menyampaikan bahwa fokus tak hanya pada luas tambah tanam, tetapi juga luas panen, serta ketepatan distribusi sarana